UN Ujian untuk Kemendikbud

478

Sudah jamak di negeri ini, jika pemerintah selalu bertindak layaknya pemadam kebakaran. Menunggu api berkobar dan kemudian datang tergopoh-gopoh berusaha memadamkan api yang membara. Ketika api padam, sisa-sisa kebakaran menyisakan jejak yang membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. 

Itulah gambaran yang terjadi ketika pemerintah pontang panting menghadapi kisruh Ujian Nasional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pendidikan Indonesia, Ujian Nasional tak bisa dilakukan secara serentak hanya karena molornya distribusi naskah Ujian Nasional. Akibatnya UN  di 11 propinsi terpaksa ditunda. Tak hanya persoalan penyaluran naskah ujian yang terlambat, siswa di Nusa Tenggara Barat misalnya, harus mendapati kertas ujian yang rusak karena kehujanan. Ada lagi soal ujian yang tertukar dan rusak. 

Sungguh, kejadian ini benar-benar memalukan. Bagaimana tidak, jika masa depan anak negeri ini  dipermainkan karena buruknya perencanaan Ujian Nasional. 

Sejak awal, Ujian Nasional menjadi pro dan kontra karena hanya mengedepankan hasil dibandingkan proses dalam pendididikan. Pendidikan di negeri ini diberlakukan sama, tanpa memperhatikan kondisi yang ada. Ujian nasional bagi anak yang tinggal di perkotaan sama dengan anak-anak yang tinggal di pedalaman sana. Padahal mereka yang tinggal jauh di pedalaman, masih berkutat pada buruknya infrastrutur dan sarana sekolah.  Ketidakadilan yang memaksa pemerintah daerah melakukan segala upaya untuk meluluskan siswa. Hasil Ujian Nasional menjadi tolak ukur untuk mendongkrak prestise daerah. Angka kelulusan 100 persen pun menjadi target yang dikejar pemerintah daerah. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukanlah kementerian yang kekurangan anggaran.  Bahkan untuk Ujian Nasional, anggaran yang digelontorkan mencapai 800 miliar rupiah.  Dengan anggaran berlimpah, tak ada alasan Ujian Nasional masih karut marut. 

Kita patut bertanya, kenapa perusahaan yang memenangkan tender percetakan dan distribusi tak merampungkan pekerjaan hingga batas waktu yang ditetapkan. Kenapa pemerintah baru bereaksi saat jadwal Ujian Nasional sudah mepet. Apakah selama ini sistem pengawasan tak dijalankan? Bahkan sidak pun baru dilakukan setelah kasus ini mencuat.  Maka tak pelak jika banyak pihak menuding Ujian Nasional hanyalah “proyek” pemerintah untuk untuk menjadi bancakan koruptor.   

Lalu cukupkah semua persoalan itu diselesaikan hanya dengan permintaan maaf oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh?  Tentu tidak. Semua harus diusut tuntas. 

Kita mendorong KPK  untuk turun tangan, menyelidiki secara menyeluruh, apakah anggaran UN telah dimakan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan proyek Ujian Nasional ini untuk memperkaya diri sendiri. 

Kita juga berharap  Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit dengan teliti anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah sudah dipergunakan sebagaimana mestinya, atau justru bocor dimana-mana. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah memanggil M Nuh harus benar-benar memastikan anak buahnya ini menuntaskan persoalan amburadulnya Ujian Nasional. M Nuh yang dipanggil Presiden mengaku takut dimarahi karena keterlambatan pelaksaan ujian nasional di 11 provinsi.  Untuk pak Menteri,  Presiden mungkin tak marah, namun banyak anak bangsa yang “marah” atas karut marut Ujian Nasional ini.

Sumber : Antara

BAGIKAN

LEAVE A REPLY